RAPAT KERJA KOMISI 4 DPRD KABUPATEN KLATEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

oleh | Jan 14, 2021 | 0 Komentar

Sebagai salah satu wujud komitmen dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan wabah Covid-19, pada hari Rabu, 6 Januari 2021 Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat telah menyelenggarakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten  yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Bapak H. Edy Sasongko. Rapat tersebut difokuskan untuk membahas permasalahan dalam penanganan wabah Covid-19 serta pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama masa pandemi covid-19.

Pada beberapa bulan terakhir di Kabupaten Klaten mengalami jumlah pasien positif covid-19 yang terkonfirmasi lonjakan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten per- 6 Januari 2021 Total Pasien terkonfirmasi Positif Corona telah mencapai 441 Pasien yang tersebar di 26 Kecamatan, dengan pasien positif terbanyak berada di wilayah Kecamatan Wonosari yaitu 39 orang,  sedangkan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan masih mengalami kekurangan sehingga penanganan dan pelayanan kesehatan belum optimal. Dalam rapat kerja disampaikan sampai dengan awal Tahun 2021, di Dinas Kesehatan Kabupaten hanya terdapat satu unit mobil operasional yang digunakan memeriksa pasien sekitar 30 orang dalam sehari, 1 unit tersebut harus beroperasional diseluruh wilayah Kabupaten Klaten. Fakta tersebut menunjukkan bahwa rasio antar kebutuhan dan Faskes serta Nakes belum ideal, oleh karena itu untuk Tahun 2021 ini harap segera dialokasikan anggaran untuk penambahan mobil operasional sebanyak dua unit, serta penambahan peralatan/pelengkapan medis dan Sumber Daya Manusia.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penanganan Covid-19 juga menjadi kendala untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Sebagai contoh, masyarakat yang dinyatakan reaktif oleh dokter atau memiliki gejala Covid-19 diminta melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien tetapi terdapat beberapa kasus dimana Pasien tidak melakukan pemeriksaan ulang mapun tidak melakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Dilain pihak Dinas Kesehatan belum mampu melakukan pemeriksaan secara berkala secara maksimal kepada seluruh pasien terduga Covid-19 dan hanya menerbit kan surat keterangan bebas covid setelah selesai isolasi mandiri selama 14 hari.

Terkait dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Klaten, dimasa pandemi Corona Viru ini dimohon adanya penambahan jumlah peserta biasa untuk dimasukkan dalam kategori/kriteria KIS non data terpacu kemiskinan dengan persyaratan adanya surat keterangan miskin dari desa karena selama masa pandemi covid-19 banyak masyarakat di Kabupaten Klaten yang menjadi miskin karena adanya Penghentian Hubungan Kerja (PHK) serta karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan.

Hasil saran dan informasi yang diperoleh dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten, akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Klaten agar segera ada peningkatan alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dalam penanganan wabah Covid-19 yaitu antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD. Rekomendasi Komisi 4 Kabupaten Klaten terhadap perbaikan penanganan pandemic Covid-19 juga akan disampaikan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Klaten sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sehingga program kegiatan penangan wabah Virus Corona dapat berjalan secara berkesinambungan dan Konsisten. (asa-es)