RAPAT GABUNGAN KOMISI 1 & 2 DPRD KABUPATEN KLATEN

oleh | Jan 7, 2021 | 0 Komentar

Mengawali Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, pada hari Rabu, 6 Januari 2021 menyelenggarakan rapat kerja gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten serta Sekretariat DPRD Kabupaten KlatenĀ  yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa permasalahan proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 salah satunya terkait belum sempurnanya pengoperasian Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) serta adanya keterlambatan proses pembayaran gaji PNS dan Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada bulan Januari 2021.

BPKD Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh Muhammad Himawan Purnomo, S.Stp., M.Si. menerangkan keterlambatan pada proses pencairan gaji PNS dan Pejabat Daerah Kabupaten Klaten pada bulan ini terjadi dikarenakan hilangnya data base yang telah diinput. BPKD juga menjelaskan bahwa proses pencairan gaji PNS sudah dapat dilaksanakan mulai kemarin tanggal 5 Januari 2021. Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara umum kendala dalam pelaksanaan APBD pada Tahun 2021 disebabkan karena adanya sejumlah penerapan peraturan baru yang masih membutuhkan penyesuaian. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tetang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

DPRD Kabupaten Klaten mendukung dan mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih optimal dalam menjalankan APBD mengingat Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan dari wabah Covid-19 sehingga Anggaran yang ada harus dapat dialokasikan secara efektif dan efisien guna menunjang program-program pencegahan Covid-19 serta untuk membantu masyarakat Kabupaten Klaten dari dampak negatif wabah Covid-19 khususnya pada kehidupan ekonomi warga. Kedepan, DPRD Kabupaten Klaten akan mengagendakan inspeksi mendadak (Sidak) dan rapat kerja secara rutin antara Komisi-komisi DPRD Kabupaten Klaten dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD dan agar terjalin sinergitas serta koordinasi yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Klaten yang akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Klaten. (asa)